“Menkopolhukam telah buat pernyataan, jika keadaan di Papua telah kondusif, akses internet kembali aktif. Jadi mana daerah yang sudah dianggap kondusif, akan Kami pulihkan kembali akses internetnya,” kata Rudiantara saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Padang, Selasa (3/9/2019)
Ia menyebutkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak operator, yakni dengan menyiapkan skenario terkait akses internet di Papua itu. Setidaknya, saat ini 29 kabupaten dan kota di Papua serta 13 kabupaten di Papua Barat yang dibatasi akses internetnya.
“Kita review di beberapa daerah di Papua. Tidak hanya kami di Kominfo saja, tetapi juga pihak keamanan. Nanti, mana yang kondusif akan kita aktifkan kembali,” terangnya.
Pembatasan akses ini menurutnya sekaligus membendung provokasi. Setidaknya ada sekitar 500 ribu lebih uniform resource locater (URL) atau alamat website terdeteksi menyebarkan hoaks terkait Papua. Tentu hal ini sangat berpotensi memperkeruhkan suasana di Papua dan Papua Barat.
“Penyebaran hoaks masih sangat tinggi. Data kita ada sekitar 500 ribu lebih kurang jumlah URL yang digunakan untuk menyebarkannya. Jadi itu jadi salah satu alasan layanan internet di sana dibatas sementara,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, URL tersebut berisikan konten negatif. Bukan hanya terkait dengan berita bohong saja, namun juga menghasut dan mengadudomba. Akibatnya suasana semakin keruh, dan semakin kacaunya suasana di provinsi yang terkenal dengan burung Cendrawasih tersebut.
“Paling banyak URL itu tersebar di media sosial seperti twitter. Makanya, Kita imbau masyarakat bijak dalam menyikapi URL di media sosial. URL tersebar itu ada dari dalam maupun luar negeri. Dwngan pembatasan akses internet di sana, kita ambil segi positifnya,” pungkas Rudiantara. (005/Ap)
