free stats

Sebanyak 19 Kabupaten/Kota Sumbar Serahkan P2D Ke Provinsi

Padang, AP – Sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat resmi menyerahkan personel, sarana prasarana serta dokumen (P2D) kepada provinsi, hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebenarnya penyerahan ini seharusnya dilaksanakan 2 Oktober, namun karena bertepatan pada hari Minggu, maka dilaksanakan pada Senin (3/10),” jelas Mardi, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar, dalam acara penandatanganan berita acara serah terima P2D antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di aula gubernuran, Senin, (3/10).

Menurutnya, selain P2D, sebenarnya masih ada bidang pendanaan yang harus diserahkan oleh kabupaten dan kota. Namun, karena ada Surat Edaran Mendagri yang menyatakan untuk pendanaan bisa dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 nanti, maka tidak dilaksanakan pada hari ini.

Dikatakannya, Bidang pendanaan itu, seperti gaji, tunjangan dan operasional akan menyusul dilaksanakan.

Selanjutnya Ia menyebutkan bahwa proses perpindahan P2D itu telah dimulai pada April 2015 dan finalisasi pada 29 September 2016 depan.

“Kita meyakini data P2D yang serah terima saat ini sudah valid karena telah melewati beberapa tahapan proses seperti verifikasi dan validasi. Namun jika terjadi kekeliruan, tetap bisa diperbaiki di kemudian hari,” ujarnya lagi.

Hal itu, menurut dia, diakomodasi dalam berita acara penyerahan P2D yang ditandatangani.

P2D yang diserahterimakan tersebut berkaitan dengan penataan urusan konkuren sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penataan itu berkaitan dengan urusan pendidikan menengah dan khusus, perhubungan (terminal tipe B), ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral dan kehutanan.

Terlihat acara penyerahan P2D dari kabupaten/kota ke provinsi itu ditandatangani oleh kepala daerah, Ketua DPRD dan kepala kejaksaan negeri masing-masing daerah bersama gubernur Sumbar.

Terakhir disebutkan, personel yang pindah dari kabupaten/kota ke provinsi berjumlah 13.158 orang dengan total aset Rp2,05 triliun rupiah. (**)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *