Banjir Berulang Resahkan Warga, Fadly Amran Gandeng BWS Sumatera V Untuk Normalisasi Sungai di Padang
Andalaspos,Padang – Banjir yang berulang di Kota Padang menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan yang terlihat. Pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, penataan aliran sungai, hingga pembangunan bangunan pengendali banjir membutuhkan penanganan terpadu agar risiko bencana dapat ditekan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendorong percepatan penanganan sungai yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Dorongan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Pertemuan itu membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana, termasuk pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan kembali aliran sungai yang terdampak.
Bagi Fadly, percepatan penanganan menjadi kebutuhan mendesak karena banjir yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang pun menyatakan siap mendukung langkah BWS Sumatera V agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly.
Batang Kuranji dan Air Dingin Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, Reski Wahyudi menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada 28 November 2025 dijadwalkan mulai November 2026.
Selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik, terutama memperbaiki tanggul yang mengalami limpasan serta memulihkan alur sungai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.
Adapun pekerjaan fisik yang direncanakan mulai November mendatang akan mencakup penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai di Kota Padang.
Reski menegaskan, penanganan banjir berskala besar tidak bisa dilakukan hanya melalui pekerjaan fisik tanpa didukung perencanaan teknis yang matang. Pengendalian banjir membutuhkan kajian menyeluruh, mulai dari penyusunan desain teknis, pembebasan lahan, hingga kesiapan anggaran.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir,” kata Reski.
Menurut dia, sebelum pekerjaan fisik dimulai, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan untuk memastikan kebutuhan penanganan sesuai dengan kondisi aktual sungai dan kawasan terdampak.
Relokasi Warga dan Pembebasan Lahan Jadi Perhatian
Selain pekerjaan teknis di sungai, Fadly Amran menyoroti pentingnya penentuan kawasan yang perlu direlokasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana.
Ia meminta dukungan BWS Sumatera V dalam mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan relokasi agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak terhambat persoalan lahan. Pemerintah Kota Padang, kata dia, siap membantu proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Reski juga mengharapkan dukungan pemerintah kota, terutama dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga yang berada di kawasan terdampak pembangunan.
Koordinasi kedua pihak menjadi penting karena pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak hanya menyangkut konstruksi, tetapi juga kesiapan lahan, penataan kawasan, dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.
Evaluasi Penanganan dan Pengendalian Banjir
Reski mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima pihaknya, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan ketika bencana terjadi pada 28 November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan pada kejadian Agustus tersebut jauh lebih rendah.
Menurut Reski, kondisi itu menjadi indikasi bahwa sejumlah upaya penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif. Meski demikian, pengendalian banjir tetap membutuhkan langkah berkelanjutan dan perencanaan komprehensif untuk menghadapi potensi bencana berikutnya.
Dengan jadwal rehab-rekon yang direncanakan mulai November 2026, percepatan koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dan BWS Sumatera V menjadi salah satu tahapan penting dalam pemulihan kawasan sungai.
Pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri itu diharapkan memperkuat sinergi penanganan sungai.
Bagi masyarakat yang berulang kali menghadapi ancaman banjir, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik. Kepastian jadwal pekerjaan, pengurangan risiko luapan sungai, serta perlindungan kawasan permukiman menjadi bagian penting dari upaya membangun Kota Padang yang lebih tangguh menghadapi bencana.(**)
