Maigus Nasir Dampingi Zulkifli Hasan Salurkan Bantuan Pangan, 74.716 Warga Padang Jadi Sasaran
Andalaspos,Padang – Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan hingga Desember 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah perubahan cuaca dan dinamika ekonomi. Di Kota Padang, sebanyak 74.716 penerima menjadi sasaran penyaluran bantuan beras dengan total alokasi mencapai 2.241.480 kilogram.
Penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan di Kantor Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (3/11/2026), dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir turun langsung mendampingi proses penyerahan kepada masyarakat.
Program bantuan dari Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Barat itu mencakup alokasi Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran secara rapel diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga penerima manfaat sekaligus menekan beban pengeluaran masyarakat.
Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan yang sebelumnya direncanakan berakhir pada September 2026.
“Perpanjangan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, di tengah dinamika perubahan musim. Bantuan pangan gratis bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 disalurkan secara rapel, masing-masing sebanyak 30 kilogram,” ujar Zulkifli Hasan.
Menurut dia, mekanisme penyaluran sekaligus atau rapel diterapkan untuk menghemat biaya operasional distribusi. Dengan demikian, penerima memperoleh bantuan beras untuk tiga bulan dalam satu periode penyaluran.
Secara nasional, program bantuan pangan ini menargetkan 33,2 juta kepala keluarga. Pemerintah juga menyediakan beras bersubsidi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi satu juta ton untuk masyarakat umum.
1.132 Penerima di Lubuk Buaya
Di tingkat Kota Padang, penyaluran bantuan pangan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Dari total 74.716 penerima di kota tersebut, Kelurahan Lubuk Buaya mendapatkan alokasi untuk 1.132 penerima dengan volume beras mencapai 33,960 ton.
Dari jumlah itu, sebanyak 218 penerima masuk kelompok Desil 1 dengan alokasi 6,540 ton beras. Penetapan sasaran menjadi salah satu aspek penting agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah Kota Padang, katanya, telah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
“Kami berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kota Padang. Kami juga berharap dukungan pengawasan dari Bulog serta DPR RI agar penyaluran bantuan pangan berjalan tertib,” kata Maigus.
Ia menilai kelanjutan program bantuan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tantangan perubahan cuaca serta memasuki masa awal pengolahan lahan sawah.
Dalam situasi tersebut, ketersediaan beras menjadi faktor penting untuk menjaga kebutuhan konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Meninjau Bangunan Koperasi Desa Merah Putih
Selain menyerahkan bantuan pangan di Lubuk Buaya, Maigus Nasir juga mendampingi Zulkifli Hasan meninjau bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Menko Pangan ke Kota Padang. Agenda ini sekaligus menyoroti upaya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Anggota DPRD Sumbar Muhayatul dan Indra Dt. Rajo Lelo, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar Maruly Abraham Syah, serta Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama.
Melalui penyaluran bantuan pangan dan peninjauan KDMP, pemerintah mendorong dua langkah yang saling melengkapi: menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam jangka pendek dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Bagi warga penerima manfaat, bantuan beras diharapkan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, penguatan koperasi diharapkan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan.(**)
