Fadly Amran Bahas SPAM Gunung Pangilun dan TPST RDF Bersama BPBPK Sumbar
Andalaspos,Padang – Upaya Pemerintah Kota Padang memperkuat layanan dasar masyarakat memasuki babak baru. Wali Kota Padang Fadly Amran secara khusus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan air bersih, pengelolaan sampah hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Langkah itu dibahas Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Bagi Fadly, persoalan air bersih bukan sekadar urusan infrastruktur. Di tengah ancaman kekeringan di sejumlah wilayah, ketersediaan air menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, Fadly menyampaikan perkembangan kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Ia berharap pengembangan SPAM tidak berhenti pada penyediaan sumber atau jaringan utama, tetapi dapat diperluas hingga sambungan rumah. Dengan demikian, manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Pauh dan Kuranji yang menghadapi persoalan kekeringan.
SPAM Gunung Pangilun dan Tantangan Lahan
Dalam audiensi tersebut, Fadly juga mengangkat rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun.
Proyek ini menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 8.175 meter persegi.
Kondisi tersebut membuat Pemko Padang membutuhkan solusi teknis agar pembangunan tetap dapat direalisasikan.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” kata Fadly.
BPBPK Sumbar selanjutnya akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan seluas 8.175 meter persegi tersebut. Upaya itu dilakukan untuk mengoptimalkan rencana pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Sampah Diolah, Bukan Sekadar Dibuang
Tak hanya air bersih, Fadly juga membawa persoalan persampahan ke meja pembahasan.
Ia meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Menurut Fadly, konsep RDF membuka peluang agar sampah tidak sekadar berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif.
Potensi tersebut semakin relevan karena Kota Padang memiliki industri semen yang dapat memanfaatkan hasil pengolahan RDF sebagai bahan bakar alternatif.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.
Bagi Pemko Padang, pengembangan RDF juga berkaitan dengan perubahan pola pengelolaan sampah dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi mengolah serta memanfaatkan kembali.
Pemulihan Pascabencana Dikebut
Agenda audiensi turut membahas keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, khususnya kawasan yang terdampak banjir.
Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar agar kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat segera ditangani melalui dukungan pemerintah pusat.
Maria Doeni Isa mengatakan BPBPK Sumbar akan menindaklanjuti berbagai usulan Pemko Padang melalui perencanaan teknis.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” kata Maria.
Untuk SPAM Unand, BPBPK Sumbar menargetkan penyusunan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027.
Setelah itu, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027, dengan pembangunan direncanakan berlangsung sepanjang 2027-2028.
Sementara untuk TPST/RDF, dukungan akan dilanjutkan melalui review DED dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Rangkaian pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa Pemko Padang tengah mendorong sejumlah kebutuhan dasar masyarakat masuk dalam agenda pembangunan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.
Bagi Fadly Amran, percepatan tersebut bukan hanya soal membangun fasilitas baru. Lebih jauh, pembangunan SPAM, pengolahan sampah dan pemulihan infrastruktur diarahkan untuk memastikan layanan dasar masyarakat Padang tetap berjalan di tengah tantangan kekeringan, persoalan sampah dan bencana hidrometeorologi.(**)
