Kapolda Sumbar Jawari Dorong Penataan dan Legalisasi Tambang, Lingkungan dan Nasib Masyarakat Jadi Pertimbangan
Andalaspos,Sumbar – Persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) di Sumatera Barat membutuhkan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Penindakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal dinilai penting, tetapi tidak cukup untuk menuntaskan persoalan yang selama ini bersinggungan dengan lingkungan hidup dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Kapolda Sumatera Barat, Jawari, mendorong penataan serta legalisasi aktivitas pertambangan sebagai salah satu langkah strategis untuk menghadirkan kepastian aturan, melindungi lingkungan, sekaligus memperhatikan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
Menurut Jawari, persoalan PETI tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian melalui pendekatan penegakan hukum. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, instansi teknis, kalangan pakar, hingga masyarakat agar solusi yang dirumuskan benar-benar menyentuh akar persoalan.
Hal itu disampaikan Jawari saat diwawancarai awak media di Mapolda Sumbar, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan, sejak menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumbar, dirinya mulai memetakan persoalan pertambangan dari berbagai aspek. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh sebelum menentukan strategi penanganan yang tepat.
“Saat ini, di kepemimpinan saya di Sumatera Barat, saya sedang memetakan semuanya. Saya lihat dari semua aspek. Untuk saat ini, saya mencari masukan, strategi apa yang paling tepat,” kata Jawari.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Jawari mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk kepala dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta lingkungan hidup.
Komunikasi lintas instansi itu menjadi penting karena persoalan pertambangan ilegal tidak berdiri sendiri. Di satu sisi, aktivitas pertambangan berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam.
Jawari menilai, kebijakan penanganan PETI harus mempertimbangkan seluruh kepentingan tersebut. Penindakan memang diperlukan terhadap aktivitas yang melanggar hukum, tetapi pendekatan yang hanya mengandalkan pelarangan dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
“Kan tidak bisa rekan-rekan, langsung dilarang. Maka itu, dengan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, kita berpikir sama-sama untuk memikirkan PETI,” ujarnya.
Gagasan penataan dan legalisasi pertambangan yang didorong Jawari diharapkan dapat menghadirkan kejelasan mengenai wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan serta kawasan yang harus tetap dilindungi.
Dengan adanya aturan dan batas wilayah yang jelas, aktivitas pertambangan dapat diarahkan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, terutama yang berpotensi merusak lingkungan, tidak boleh memperoleh izin.
Bagi Jawari, kolaborasi menjadi kunci agar penanganan pertambangan ilegal tidak berhenti pada tindakan penertiban, tetapi juga menghasilkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
Langkah tersebut diharapkan menjadi titik awal penyelesaian persoalan PETI di Sumatera Barat melalui keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, kekayaan sumber daya alam semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan hukum bagi generasi mendatang.(**)
