Padang,AP – Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto menilai Pemko Padang telah mengabaikan peran lembaga legislatif dalam membelanjakan uang rakyat untuk keperluan ivestasi di 2017 mendatang, Sebab, untuk penyertaan modal Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Pemko tidak membahasnya dengan DPRD.
“Perilaku Pemko Padang ini seperti pepatah Minang yang menyebut, memberi ‘kato masak, bukan kato baiyo’ pada DPRD. Sepertinya, DPRD ini hanya tukang stempel legalisasi anggaran saja di mata Pemko,” ungkap Aprianto, dalam siaran persnya, Jumat (28/10/2016).
Pernyataan Aprianto ini, terkait rencana Pemko yang akan menambah modal kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang senilai Rp3 miliar dan suntikan modal kerja untuk Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar.
Rencana investasi pada dua perusahaan milik daerah ini, disampaikan Wako Padang, Mahyeldi, pada rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin awal pekan lalu.
“Semangat kato baiyo ini, sebenarnya sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini,” tegas anggota DPRD dapil Padang Timur dan Padang Selatan ini.
Ditegaskan Aprianto, dirinya tak alergi dengan rencana investasi oleh Pemko Padang di 2017 nanti. Namun, sebagai anggota DPRD, Aprianto merasa, Pemko Padang belum menjelaskan urgensi rencana investasi ini ke legislatif.
“PDAM itu, setiap kali hujan lebat, kualitas airnya jadi buruk. Di saat kemarau, sejumlah sumur bornya kekeringan, sehingga warga tak mendapat pasokan air bersih sebagaimana mesetinya. Pertanyaannya sekarang, duit Rp3 miliar ini mau dibelanjakan untuk kebutuhan apa,” kata Aprianto.
“Harusnya, manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan rencana bisnisnya kepada stakeholder terkait. Jika dinilai memang urgen, kan bisa saja dewan memberikan porsi anggaran lebih banyak lagi,” tandasnya.
Begitu juga dengan suntikan modal pada Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar. Aprianto meminta Mahyeldi-Emzalmi, untuk terbuka soal pendirian perusda ini.
“Mahyeldi-Emzalmi memang masih punya utang janji politik yaitu menciptakan 10 ribu usahawan baru selama 5 tahun menjabat di kota Padang ini. Dimana, sampai sekarang belum jelas ujudnya,” tukas politisi PDI Perjuangan ini.
“Jika Padang Sejahtera Mandiri ini didirikan untuk mensuport visi-misi duet Mahyeldi-Emzalmi, saya pikir DPRD tak akan menghalangi karena dia sudah tertuang jadi dokumen RPJM. Mari terbuka saja, jangan ada dusta di antara kita,” tambah Aprianto. (***)
