Dipuji SETARA Institute, Walikota Fadly Amran Perkuat Toleransi Lewat Padang Harmony Festival
Andalaspos,Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmennya memperkuat toleransi dan harmoni sosial di Kota Padang saat menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Fadly memaparkan berbagai langkah strategis yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang inklusif sekaligus meningkatkan Indeks Kota Toleran (IKT).
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) yang akan digelar pada Agustus mendatang sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Festival tersebut diproyeksikan menjadi ruang perjumpaan berbagai etnis, agama, dan budaya sekaligus memperkuat citra Padang sebagai kota yang harmonis.
Menurut Fadly Amran, Kota Padang sejak lama dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, mulai dari Tionghoa, India hingga beragam suku di Indonesia. Karena itu, keberagaman harus dipandang sebagai kekuatan yang terus dijaga melalui dialog, mediasi, dan semangat kebersamaan.
“Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly.
Ia berharap Padang Harmony Festival menjadi salah satu branding Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat citra daerah sebagai kota yang toleran di Indonesia.
“Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat,” tambahnya.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie. Ia menilai dalam satu hingga dua tahun terakhir terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam upaya membangun toleransi di Kota Padang.
Menurut Ikhsan, komitmen kepala daerah terlihat dari berbagai pernyataan yang disampaikan kepada publik hingga kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas, sesuatu yang belum banyak dilakukan pemerintah kota lainnya.
“Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain,” katanya.
Ia juga mengungkapkan capaian penting Kota Padang berdasarkan hasil studi Indeks Kota Toleran.
“Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Ikhsan menambahkan, penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan seluruh ekosistem kota. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim toleransi.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah yang bersifat inklusif sebagai pijakan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” tuturnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, perwakilan Bappeda, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kota Padang.
Pertemuan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun Kota Padang yang semakin toleran, inklusif, dan harmonis.(**)
