Empat Tekanan Menohok Sumbar: Tumbuh, Tapi Semakin Tertinggal Oleh: Gilang Gardhiolla Gusvero, Sekretaris Jaringan Pemred Sumbar

Andalaspos,Padang – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kondisi yang patut menjadi perhatian serius bagi Sumatera Barat. Di tengah narasi bahwa ekonomi daerah masih tumbuh positif, sejumlah indikator justru menunjukkan posisi Sumbar semakin tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera.

Persoalannya, bukan terletak pada ada atau tidaknya pertumbuhan. Yang menjadi persoalan adalah kecepatan pertumbuhan tersebut tidak mampu mengimbangi laju daerah lain. Akibatnya, jarak ketertinggalan relatif terus melebar dari waktu ke waktu.

Setidaknya terdapat empat tekanan utama yang saat ini dihadapi Sumbar secara bersamaan, yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingkat kesejahteraan yang masih rendah, investasi yang tertinggal, serta kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas.

Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh, Tetapi Tidak Cukup Cepat

Pada 2023, ekonomi Sumbar tumbuh 4,62 persen. Angka tersebut turun menjadi 4,36 persen pada 2024, sementara ekonomi nasional masih mampu tumbuh 5,03 persen.

Kondisi serupa kembali terlihat pada Triwulan II 2026. Ekonomi Sumbar tumbuh 4,54 persen secara tahunan (year on year), lebih rendah dibanding median pertumbuhan provinsi-provinsi di Sumatera yang mencapai 5,06 persen dan nasional sebesar 5,29 persen.

Pada Semester I 2026, pertumbuhan kumulatif Sumbar tercatat 4,77 persen. Secara nominal, capaian tersebut memang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, provinsi lain justru melaju lebih cepat sehingga posisi relatif Sumbar semakin tertinggal.

Fakta bahwa Sumbar berada di peringkat kedelapan dari sepuluh provinsi di Sumatera dalam pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum cukup kuat untuk mengejar daerah-daerah lain.

Dalam konteks persaingan antarwilayah, tumbuh positif saja tidak lagi cukup. Pertumbuhan harus mampu melampaui rata-rata agar ketertinggalan dapat diperkecil.

PDRB Per Kapita Menunjukkan Rendahnya Daya Hasil Ekonomi

Tekanan kedua terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Pada 2024, PDRB per kapita Sumbar tercatat Rp57,05 juta. Angka ini menjadi yang terendah dibanding sejumlah provinsi pembanding di Sumatera.

Riau mencatat Rp165,35 juta per kapita. Jambi mencapai Rp86,72 juta. Sumatera Selatan sebesar Rp75,13 juta. Sementara Sumatera Utara berada pada kisaran Rp73 juta hingga Rp77 juta.

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar belum menghasilkan tingkat pendapatan rata-rata yang kompetitif dibandingkan daerah lain.

Menariknya, Jambi yang memiliki total PDRB lebih kecil justru mampu mencatat PDRB per kapita sekitar 52 persen lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Sumbar masih bertumpu pada sektor-sektor dengan nilai tambah yang relatif terbatas dan belum memiliki pengungkit ekonomi yang mampu menghasilkan lonjakan pendapatan masyarakat secara signifikan.

Investasi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Besar

Jika pertumbuhan ekonomi adalah hasil, maka investasi merupakan mesin yang menentukan pertumbuhan masa depan.

Pada indikator ini, Sumbar menghadapi tantangan yang tidak ringan. Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan Sumbar menjadi salah satu provinsi dengan realisasi investasi terendah di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2021, investasi PMDN Sumbar tercatat Rp4,1 triliun. Angka itu menjadi yang terendah dibanding Riau Rp24,9 triliun, Sumatera Selatan Rp16,2 triliun, Sumatera Utara Rp18,4 triliun, dan Jambi Rp6,2 triliun.

Dua tahun kemudian, kondisinya belum banyak berubah. Pada 2023, investasi PMDN Sumbar hanya meningkat menjadi Rp4,4 triliun. Dalam periode yang sama, investasi Riau melonjak menjadi Rp48,2 triliun, Sumatera Selatan Rp25,6 triliun, Sumatera Utara Rp21,5 triliun, dan Jambi Rp8,9 triliun.

Kenaikan investasi yang relatif tipis menunjukkan pembentukan modal baru berjalan lambat. Sementara daerah lain terus memperbesar basis ekonominya, kesenjangan investasi semakin melebar dari tahun ke tahun.

Rendahnya investasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai angka statistik. Kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa daya tarik ekonomi daerah belum cukup kuat untuk menarik arus modal baru dalam skala besar. Jika situasi ini berlanjut, peluang penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor-sektor produktif akan semakin terbatas.

Ruang Fiskal Daerah Kian Menyempit

Tekanan terakhir datang dari kemampuan fiskal daerah.

APBD Sumbar pada 2025 tercatat sekitar Rp6,4 triliun. Pada 2026, nilainya hanya naik tipis menjadi Rp6,41 triliun.

Kenaikan tersebut nyaris tidak signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pada saat yang sama, Sumbar juga menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp429 miliar.

Situasi ini, membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas. Padahal, APBD merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketika investasi swasta belum tumbuh optimal, belanja pemerintah sering kali menjadi salah satu penopang utama pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, tekanan terhadap fiskal daerah berpotensi memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor pembangunan.

Alarm Ketertinggalan Struktural

Apabila dicermati secara bersamaan, keempat indikator tersebut membentuk pola yang saling berkaitan.

Pertumbuhan ekonomi berada di bawah rata-rata regional dan nasional. PDRB per kapita masih tertinggal dibanding provinsi pembanding. Investasi baru berkembang lambat. Sementara kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan yang semakin besar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Sumbar saat ini bukan lagi sekadar persoalan perlambatan ekonomi tahunan. Yang mulai terlihat adalah gejala ketertinggalan struktural yang berlangsung secara konsisten dalam berbagai indikator utama pembangunan.

Data BPS seharusnya tidak hanya dibaca sebagai laporan statistik rutin. Data tersebut merupakan alarm yang memberi sinyal bahwa Sumbar membutuhkan strategi pembangunan yang lebih kompetitif, lebih agresif dalam menarik investasi, serta lebih fokus menciptakan sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Sebab dalam persaingan antarwilayah yang semakin ketat, tumbuh saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tumbuh lebih cepat, lebih produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Opini)

“Seluruh isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis”