Fadly Amran Kukuhkan Pengurus KAN Pauh IX 2026–2031, Dorong Adat dan Budaya Jadi Kekuatan Pembangunan
Andalaspos,Padang – Halaman Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX menjadi ruang bertemunya semangat adat, agama, dan pembangunan ketika Wali Kota Padang Fadly Amran melantik sekaligus mengukuhkan Pengurus KAN Pauh IX periode 2026–2031, Sabtu (3/10/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru KAN Pauh IX yang dipimpin Musdafirman Datuak Rajo Diguci sebagai ketua, didampingi Muzalif Toben Datuak Rajo Lelo sebagai sekretaris dan Edijon Datuak Rajo Perak sebagai bendahara.
Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir, di antaranya Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat Al-Amin yang mewakili Gubernur Sumbar, anggota DPRD Kota Padang Zalmadi, Kakan Kemenag Kota Padang Yasril, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Ketua MPA KAN Pauh IX Irwan Basir, serta Ketua Dewan Pembina KAN Pauh IX Irwan Zuldani.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus KAN Pauh IX yang baru dilantik dan dikukuhkan.
Ia berharap KAN Pauh IX mampu mengambil peran lebih kuat dalam pembangunan daerah melalui dukungan, sinergi, dan kolaborasi bersama Pemerintah Kota Padang.
Menurut Fadly, keberadaan lembaga adat memiliki posisi penting dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau sekaligus memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
Terlebih, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Minangkabau.
“Visi kita adalah menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city), sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Esensi dari visi ini adalah kolaborasi dan sinergi,” ujar Fadly Amran.
Ia mengatakan, penguatan lembaga adat tidak cukup berhenti pada regulasi, tetapi perlu diterjemahkan dalam program nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Melalui Progul Sinergi Nagari, kita telah melahirkan penguatan adat. Kami berharap implementasi Perda ini dapat dilakukan oleh KAN melalui program-program unggulan yang disusun dengan bersinergi bersama Pemerintah Kota Padang,” katanya.
Musdafirman: Adat Harus Hadir Menjawab Persoalan Masyarakat
Sementara itu, Ketua KAN Pauh IX Musdafirman Datuak Rajo Diguci menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan menjadikan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai salah satu landasan utama dalam menjalankan amanah.
Bagi Musdafirman, falsafah tersebut tidak boleh hanya menjadi ungkapan yang diwariskan secara lisan. Nilai-nilai ABS-SBK harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman dalam membangun karakter masyarakat.
“Kita adalah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kita ingin falsafah ini tidak hanya indah di mulut dan indah diucapkan, tetapi harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Musdafirman juga menyoroti tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, KAN harus mampu hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang, mulai dari kenakalan remaja, tawuran hingga persoalan sosial lain yang berpotensi memengaruhi perkembangan anak kemenakan.
Karena itu, keberadaan KAN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi adat secara kelembagaan, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun karakter dan menjaga generasi muda.
Salah satu bentuk sinergi yang akan didukung KAN Pauh IX adalah program Smart Surau, yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan penguatan nilai syarak dan pendidikan agama bagi generasi muda.
“Kami juga akan mendukung secara penuh dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan program pembangunan, khususnya yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat, seperti Smart Surau dalam memperkuat nilai-nilai syarak dan pendidikan agama bagi generasi muda,” ujar Musdafirman.
Pelantikan pengurus KAN Pauh IX periode 2026–2031 pun menjadi momentum untuk mempertemukan kekuatan lembaga adat dengan agenda pembangunan pemerintah. Di tengah perubahan sosial yang terus bergerak, KAN diharapkan tetap menjadi penjaga nilai adat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berakar pada agama dan budaya Minangkabau.(**)
