Padang AP– Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa menyebut Walikota Mahyeldi berbohong terkait pernyataannya bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang tidak memiliki kewenangan verifikasi administrasi peserta ujian CPNS. Esa panggilan akrab Maidestal juga menilai pernyataan Wako Mahyeldi adalah bentuk lepas tangan Pemko terhadap persoalan ini.
“Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan jelas dan terang menyatakan bahwa BKD memiliki wewenang memverifikasi administrasi peserta ujian CPNS. Keterangan tersebut didapat ketika Komisi IV berkonsultasi ke BKN awal pekan lalu,” kata Esa, Jumat (2/11/2018) sambil menambahkan bahwa dirinya merekam hasil konsultasi tersebut.
Esa menyayangkan sikap lepas tangan Walikota Mahyeldi terkait persoalan CPNS ini. Menurutnya, tidak ada ruginya apabila walikota menyurati KemenPAN RB dan BKN meminta penundaan ujian CPNS di Kota Padang.
“Warga Kota Padang hanya meminta untuk ikut ujian CPNS bukan meminta untuk lolos sebagai PNS. Nah, sebagai pemimpin Kota Padang harusnya Mahyeldi memberikan solusi, bukan lepas tangan seperti ini,” tegas Ketua DPC PPP Padang.
Banyaknya ditemui keganjilan verifikasi administrasi yang dilakukan BKD Kota Padang, Esa menduga ada yang tidak beres dalam seleksi penerimaan CPNS. Untuk itu, Esa menghimbau warga Kota Padang melapor ke DPRD Padang dan Ombudsman jika menemui terjadinya praktik curang.
Sebelumnya, Walikota Mahyeldi menyampaikan BKD Kota Padang tidak mempunyai kewenangan memverifikasi administrasi peserta ujian CPNS. Mahyeldi mengatakan BKD Kota Padang hanya bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan KemenPAN RB dan BKN.(***)
