Masyarakat Nagari Koto Baru Demo Ke Kantor DPRD Kabupaten Solok

Andalaspos,Kab.Solok – Ratusan warga Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, menggelar aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Kabupaten Solok meminta keadilan, Kamis (11/01/24).

Sebelum menggelar aksi ke gedung DPRD, warga melakukan orasi di depan gerbang Polres Arosuka. Setelah dilakukan negosiasi, Pihak Polres bersedia menfasilitasi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Solok dan menggelar orasi secara terbuka.

Walaupun cuaca Gerimis dan udara dingin tak menyurutkan niat para warga untuk tetap menyuarakan aspirasinya kepada perwakilan DPRD yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir, anggota DPRD Nosa Eka Nanda, Septrismen, Aurizal, Etraneldi dan Ali Hanafiah.

Koordinator aksi Muldidanda menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap kasus asusila yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok berinisial DH.

Dan kepada semua pihak, perlu kami sampaikan bahwa kami dari persatuan masyarakat Koto Baru menggelar aksi massa ini, sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang diduga dilakukan oleh ketua DPRD kepada warga kami,terangnya.

Muldidanda juga menyatakan, bahwa aksi yang dilakukan ini adalah sebagai upaya menjaga marwah Nagari Koto Baru dari pihak-pihak yang sengaja menginjak-injaknya. bahwa masyarakat Koto Baru bergerak tanpa ada paksaan, bisikan bahkan intervensi dari pihak manapun.

Muldidanda juga mengingatkan, bahwa pihaknya tak ada kepentingan terhadap hiruk pikuk dan kegaduhan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Solok saat ini dan kami bukan massa bayaran yang sengaja digiring untuk itu. Aksi ini murni sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman yang terjadi kepada anak nagari kami.

Nagari Koto Baru adalah nagari nan ramah dan terbuka terhadap siapapun, tapi ketika masalah harga diri kami terusik, hanya satu kata. Lawan!,” katanya. Dalam tuntutannya, para warga menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok hingga tuntas dan transparan.

Kemudian meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk merekomendasikan pemberhentian DH sebagai anggota DPRD, karena telah melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual, imbuhnya.(sm)