Pemko Padang Bidik APBN 2027, Kampung Nelayan Batang Arau hingga Budi Daya Ikan Jadi Prioritas
Andalaspos,Padang – Pemerintah Kota Padang mulai bergerak lebih awal untuk mengamankan dukungan anggaran pemerintah pusat bagi pembangunan sektor perikanan dan penguatan ketahanan pangan daerah pada 2027. Di bawah arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, Dinas Perikanan dan Pangan melakukan pendekatan langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI guna memperjuangkan sejumlah program prioritas yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan.
Langkah jemput bola tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke KKP RI di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Salah satu agenda utamanya adalah menyampaikan usulan program strategis agar memperoleh dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama jajaran menyampaikan berbagai usulan kepada unit kerja terkait di lingkungan KKP. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Pemko Padang untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujar Muhammad Dwi Richie.
Revitalisasi Sentra Pengolahan Pasia Nan Tigo Jadi Prioritas
Salah satu usulan yang mendapat sambutan positif dari pihak KKP RI adalah revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo. Pemerintah Kota Padang berharap program tersebut dapat diprioritaskan dalam alokasi anggaran APBN 2027.
Revitalisasi fasilitas ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk lokal, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha perikanan.
Dengan fasilitas pengolahan yang lebih baik, produk perikanan Padang diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Penguatan sentra pengolahan tersebut juga berpotensi memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan nelayan. Dengan demikian, manfaat ekonomi sektor perikanan diharapkan tidak berhenti pada penjualan hasil tangkapan, tetapi turut dirasakan oleh pelaku pengolahan dan pemasaran.
Batang Arau Diusulkan Jadi Kampung Nelayan Tematik
Selain memperjuangkan revitalisasi sentra pengolahan, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau.
Konsep yang ditawarkan tidak sekadar mengembangkan aktivitas perikanan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan wisata bahari, kuliner berbahan dasar ikan, dan kawasan Kota Tua.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat menghadirkan kawasan pesisir yang produktif sekaligus menarik bagi wisatawan. Aktivitas nelayan, usaha kuliner, dan potensi sejarah kawasan dapat dikemas menjadi satu kesatuan yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.
Gagasan ini juga sejalan dengan upaya Padang memperkuat identitasnya sebagai kota gastronomi dan mendorong keterhubungan sektor perikanan dengan pengembangan pariwisata.
Pihak KKP RI menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan. Kunjungan lapangan tersebut diharapkan menjadi langkah lanjutan untuk melihat potensi kawasan sekaligus menilai kebutuhan pengembangannya.
Mini RAS dan Minapadi Didorong Dukung Makan Bergizi Gratis
Pada sektor budi daya, Pemko Padang turut mengusulkan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi untuk memperkuat produktivitas pembudi daya ikan sekaligus mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mini RAS merupakan sistem budi daya ikan dengan sirkulasi dan pengelolaan air, sedangkan Minapadi mengintegrasikan budi daya ikan dengan kegiatan pertanian padi. Kedua program tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat pasokan pangan berbasis potensi lokal.
Pemko Padang juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Kota Padang.
Melalui pola kemitraan tersebut, hasil panen pembudi daya diharapkan memiliki pasar yang lebih jelas dan terserap secara optimal. Di sisi lain, ketersediaan ikan sebagai sumber protein dapat membantu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” kata Richie.
Jika terealisasi, skema tersebut berpotensi membangun hubungan yang lebih kuat antara produksi perikanan lokal dan kebutuhan pangan masyarakat. Pembudi daya memperoleh kepastian pasar, sementara penyedia layanan pemenuhan gizi memiliki peluang mendapatkan pasokan dari produsen setempat.
Rumput Laut dan Ikan Kerapu Buka Peluang Investasi
Pemko Padang juga mengajukan pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu. Kedua komoditas tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya memperluas potensi usaha perikanan sekaligus membuka peluang investasi di daerah.
Pengembangan rumput laut, khususnya yang berorientasi ekspor, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dan memperluas pilihan usaha masyarakat pesisir. Sementara itu, pengembangan budi daya ikan kerapu diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan melalui kegiatan produksi yang lebih terencana.
Usulan tersebut disampaikan kepada sejumlah unit kerja KKP yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, perlindungan serta pemberdayaan nelayan, perikanan budi daya, ikan air tawar, dan rumput laut.
Dalam rangkaian pertemuan itu, hadir Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana; serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ady Chandra.
Turut hadir Direktur Ikan Air Tawar, Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya, Enggar Sadtopo; dan Direktur Rumput Laut, Nono Hartanto.
Dari Pemko Padang, Muhammad Dwi Richie didampingi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni.
Perjuangkan Anggaran, Perkuat Ekonomi Masyarakat Pesisir
Langkah jemput bola yang diarahkan Wali Kota Fadly Amran ini menunjukkan upaya Pemko Padang untuk memperluas sumber dukungan pembangunan, terutama bagi sektor yang bersentuhan langsung dengan penghidupan masyarakat pesisir.
Sejumlah usulan yang diajukan mencakup penguatan fasilitas pengolahan, pengembangan kawasan nelayan, peningkatan produksi budi daya, pengembangan komoditas potensial, hingga integrasi hasil perikanan dengan kebutuhan pangan masyarakat.
Meski demikian, realisasi setiap program masih bergantung pada proses penilaian, tindak lanjut, dan keputusan penganggaran pemerintah pusat. Sambutan positif terhadap revitalisasi SPP Pasia Nan Tigo serta kesiapan KKP meninjau kawasan Batang Arau menjadi perkembangan awal yang perlu ditindaklanjuti.
Pemko Padang berharap dukungan APBN 2027 dapat membantu merealisasikan program-program tersebut sehingga produktivitas dan daya saing hasil perikanan meningkat, peluang usaha semakin terbuka, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.
Bagi Padang, upaya ini bukan semata-mata mengejar tambahan anggaran, melainkan memperkuat sektor perikanan agar menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus bagian penting dari ketahanan pangan masyarakat.(**)
