Hadapi Ancaman Banjir hingga Tsunami, Fadly Amran Paparkan Strategi Kesiapsiagaan Kota Padang
Andalaspos,Padang – Pengalaman Kota Padang menghadapi berbagai bencana menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menjadi narasumber Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I, di Santika Hotel, Rabu (30/9/2026).
Di hadapan delegasi dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi, Fadly Amran memaparkan sejumlah pengalaman Kota Padang dalam menghadapi bencana sekaligus langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat.
Menurut Fadly, Kota Padang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kondisi geografis serta posisi Padang yang berada di kawasan Ring of Fire membuat kota ini berpotensi menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi hingga tsunami.
Karena itu, kata Fadly, kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah bersama masyarakat harus membangun kapasitas secara berkelanjutan.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Fadly.
Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespons ancaman bencana.
Fadly menyebut, dalam proses pemulihan pascabencana 2025, Kota Padang mendapat dukungan pemerintah pusat sekitar Rp4 triliun. Dukungan tersebut diarahkan untuk pembangunan dan pemulihan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana, termasuk infrastruktur pengendalian air.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan kebutuhan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit,” ungkap Fadly.
Bagi Fadly, penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah menjadi salah satu kunci untuk mengurangi risiko ketika bencana terjadi.
Karena itu, ia mendorong penguatan sistem peringatan dini (early warning system), pelatihan kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat agar terus dilakukan secara konsisten.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” katanya.
Seminar Kebencanaan Apeksi Komwil I tersebut turut menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar, yang juga pernah menjabat Wali Kota Padang periode 2004-2014. Selain itu, perwakilan BNPB dan BPBD Sumatera Barat turut menjadi narasumber.
Kegiatan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, camat dan lurah se-Kota Padang, serta delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi.
Seminar juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota dalam membantu daerah yang terdampak bencana.
Penandatanganan dilakukan oleh kepala pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan koordinasi antarpemerintah kota dalam menghadapi kondisi darurat serta mendukung proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Bagi Fadly Amran, pengalaman Padang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan merupakan proses panjang yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan ancaman bencana yang dapat datang sewaktu-waktu, kesiapan kelembagaan, sistem peringatan dini, infrastruktur, hingga kesadaran masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kota yang lebih tangguh menghadapi bencana.(**)
