Jangan Berhenti Pada Prediket Informatif , Monev KI Sumbar Harus Lahirkan Perubahan Oleh: Mona Sisca Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Andalas Time,Padang – Keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebagai slogan, apalagi sekadar menjadi kewajiban administratif yang dipenuhi saat penilaian berlangsung. Keterbukaan harus hadir dalam praktik tpelayanan informasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sinilah pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Monev bukan sekadar agenda tahunan untuk memberikan penilaian, pemeringkatan, atau penghargaan kepada badan publik. Lebih dari itu, Monev merupakan instrumen untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi dijalankan sebagaimana amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008
Kita perlu menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan bagi badan publik, tetapi kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan yang jelas. Pasal 2 menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian Pasal 7 menegaskan kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Bahkan, badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Artinya, keterbukaan bukan semata-mata tentang menyediakan dokumen ketika diminta masyarakat. Badan publik harus membangun sistem pengelolaan informasi yang tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di Sumatera Barat, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Perda ini menjadi penegasan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan di Ranah Minang.
Monev bukan sekadar mengukur, tetapi membenahi
Dalam konteks tersebut, Monev memiliki posisi strategis. Melalui Monev, Komisi Informasi Sumatera Barat dapat melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, mulai dari komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi, hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.
Namun, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai badan publik hanya sibuk mempersiapkan dokumen penilaian ketika Monev berlangsung, tetapi kembali abai setelah proses penilaian selesai.
Keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman. Ia harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas badan publik.
Karena itu, penilaian Monev tidak seharusnya hanya dipahami sebagai proses mencari siapa yang memperoleh predikat Informatif dan siapa yang belum. Monev harus mampu mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta melahirkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
Bagi badan publik yang belum mencapai kategori Informatif, hasil evaluasi harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan. Sementara bagi badan publik yang telah memperoleh predikat Informatif, tantangannya adalah mempertahankan konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan demikian, Monev tidak menempatkan badan publik semata-mata dalam kompetisi memperoleh peringkat, melainkan dalam proses bersama membangun tata kelola informasi yang lebih baik.
Apa yang harus dihasilkan dari Monev?
Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: setelah Monev dilaksanakan, perubahan apa yang harus terjadi?
Pertama, terbentuknya PPID yang kuat, profesional, dan memiliki dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh hanya menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian. PPID harus memiliki sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta kewenangan yang memadai.
Kedua, tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja badan publik secara terbuka sesuai ketentuan.
Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi, badan publik harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keempat, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan memiliki langkah konkret untuk menindaklanjutinya.
Kelima, tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Inilah output yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian.
461 badan publik, sebuah tanggung jawab besar
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.
Angka tersebut menggambarkan besarnya ruang lingkup pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik yang menggunakan kewenangan dan sumber daya publik.
Peningkatan jumlah badan publik yang berpartisipasi dalam Monev tentu patut diapresiasi. Demikian pula peningkatan badan publik yang memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.
Namun, kita tidak boleh terjebak pada euforia angka. Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif.
Apa artinya memperoleh nilai tinggi apabila masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi? Apa artinya memiliki website yang lengkap apabila informasi tidak diperbarui? Dan apa artinya memiliki PPID apabila permohonan informasi masyarakat tidak ditangani secara profesional?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting menjadi refleksi seluruh badan publik.
Harapan KI Sumbar: keterbukaan menjadi budaya, bukan formalitas
Komisi Informasi Sumatera Barat berharap Monev menjadi momentum bagi seluruh pimpinan badan publik untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi.
Pimpinan badan publik harus hadir sebagai penggerak utama. Dukungan terhadap PPID tidak cukup hanya melalui surat keputusan pembentukan struktur organisasi. Harus ada kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pelayanan informasi.
Kami juga berharap pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh badan publik memberikan perhatian serius terhadap hasil Monev. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan. Harus ada tindak lanjut yang terukur.
Komisi Informasi Sumatera Barat akan terus mendorong edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik agar pemahaman mengenai UU KIP tidak hanya dimiliki oleh pengelola PPID, tetapi juga menjadi kesadaran seluruh unsur organisasi.
Lebih dari itu, keterbukaan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Informasi publik harus mudah ditemukan, dipahami, serta tersedia melalui saluran pelayanan yang dapat diakses secara luas.
Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tidak hanya memiliki regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki budaya transparansi yang kuat.(**)
