Padang Jadi Proyek Percontohan Nasional, Eri Sendjaya Pacu Migrasi Bansos ke Sistem Digital
Andalaspos,Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Di bawah komando Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, ribuan keluarga telah mendaftarkan diri sebagai bagian dari upaya menghadirkan data bansos yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran menjelang penerapan penuh sistem pada 2027.
Hingga Jumat (10/7/2026), sebanyak 41.016 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dari sekitar 303.000 KK yang masuk kategori desil 1 hingga desil 10 atau sekitar 13,50 persen. Angka tersebut terus bertambah seiring masifnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial bersama berbagai elemen di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Kami saat ini memang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini. Sampai pagi ini sudah 41.016 KK yang mendaftarkan diri atau sekitar 13,50 persen,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, saat memberikan keterangan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Jumat.
Kepercayaan pemerintah pusat kepada Kota Padang menjadi nilai tambah dalam program ini. Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai piloting project digitalisasi bantuan sosial.
Bagi Eri Sendjaya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial mendorong warga yang memiliki telepon pintar untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Portal Perlinsos.
Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki smartphone atau mengalami kendala teknologi, Dinas Sosial menyiapkan jaringan agen resmi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang. Layanan tersebut dapat diakses melalui kantor lurah, pengurus RW, Smart Surau, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Kasi Kesejahteraan Sosial di kelurahan dan kecamatan.
“Kami mendorong warga yang memiliki smartphone untuk mendaftar mandiri. Bagi yang tidak memiliki smartphone, bisa melalui agen yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang. Kalau memang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, maka kita akan bergerak door to door agar seluruh warga terdaftar. Proses verifikasi dan validasi sudah tersistem dengan baik sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran, dan pendaftarannya gratis,” tegas Eri.
Strategi jemput bola tersebut menjadi langkah penting agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses migrasi dari sistem pendataan manual menuju sistem digital.
Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, memastikan proses pendaftaran tidak rumit. Menurutnya, masyarakat hanya perlu menyiapkan tiga komponen utama yang telah terintegrasi dengan sistem nasional.
“Penginputannya cukup mudah. Masyarakat hanya mengisikan NIK, kemudian PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena IKD harus sudah aktif, lalu memasukkan ID PLN. Cukup tiga komponen itu saja,” jelas Syaiful.
Dengan percepatan sosialisasi, dukungan agen di lapangan, serta partisipasi masyarakat, Dinas Sosial Kota Padang optimistis seluruh proses digitalisasi data penerima bantuan sosial dapat diselesaikan sesuai target. Melalui Portal Perlinsos, pemerintah berharap persoalan data ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga distribusi bansos yang selama ini menjadi tantangan dapat diminimalkan secara permanen.(**)
