Maigus Nasir Pastikan Percepatan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana di Padang, BNPB Targetkan Tuntas 2027
Andalaspos,Padang – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Komitmen itu disampaikan usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Dalam forum itu, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak.
Bagi Kota Padang, percepatan rehabilitasi bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi menjadi langkah nyata mengembalikan kehidupan masyarakat yang masih terdampak bencana. Karena itu, Maigus Nasir meminta seluruh organisasi perangkat daerah bersama camat dan lurah bergerak lebih cepat menyelesaikan setiap tahapan rehabilitasi.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegas Maigus Nasir.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026. Sementara itu, penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) ditargetkan selesai pada 2027.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan peningkatan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Menurutnya, nilai bantuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat terdampak.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, sambil menunggu keputusan mengenai kenaikan bantuan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan. BNPB, kata dia, siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah.
“Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menjelaskan seluruh bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemerintah Kota Padang juga telah mengusulkan enam kepala keluarga tambahan sebagai penerima bantuan tahap berikutnya.
Selain itu, pembangunan 23 unit Huntap mandiri saat ini masih menunggu proses pemeriksaan Inspektorat BNPB sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Menurut Hendri, kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri.
Dalam rapat tersebut, Maigus Nasir didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Kuranji Rozaldi Rosman.(**)
