Fadly Amran Ungkap Titik Rawan Banjir Padang, Satgas PRR Evaluasi Usulan Penanganan Rp955,771 Miliar
Andalaspos,Padang – Banjir yang kembali melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengendalian bencana secara lebih menyeluruh.
Tak sekadar melihat genangan dan kerusakan yang ditinggalkan banjir, Wali Kota Padang Fadly Amran kini mendorong agar penanganan pascabencana diarahkan pada solusi jangka panjang, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan sistem mitigasi dan pemantauan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam audiensi Fadly Amran bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta anggota tim di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Dari ruang audiensi, pembahasan kemudian berlanjut ke lapangan. Fadly Amran bersama Satgas PRR meninjau sejumlah kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir, di antaranya Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Rombongan juga melihat kondisi kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, yang menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian dalam upaya pengendalian banjir Kota Padang.
Bagi Fadly Amran, kejadian 3 Agustus bukan sekadar bencana yang harus ditangani setelah air surut. Banjir tersebut merupakan kejadian kedua setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025.
Kondisi berulang itu, menurutnya, menunjukkan masih adanya titik-titik rawan yang membutuhkan intervensi lebih kuat dan terintegrasi, termasuk dukungan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Padang mengusulkan pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar tidak hanya mengakomodasi dampak bencana sebelumnya, tetapi juga mencakup kawasan yang kembali terdampak.
Dalam dokumen tersebut, total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang mencapai sekitar Rp955,771 miliar.
Usulan itu mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, hingga normalisasi Batang Maransi.
Fadly juga mendorong sejumlah program lain yang dinilai penting untuk membangun sistem pengendalian banjir yang lebih komprehensif.
Di antaranya pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembangunan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan sistem pemantauan dan mitigasi sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih baik dalam mendeteksi potensi banjir dan mengambil langkah cepat sebelum dampaknya semakin luas.
“Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” katanya.
Satgas PRR Soroti Banjir yang Berulang
Sementara itu, Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, menyampaikan bahwa peninjauan lapangan memberikan gambaran langsung mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat.
Satgas PRR melihat banjir di Kota Padang bukan lagi persoalan yang berdiri sendiri, tetapi kejadian berulang yang membutuhkan evaluasi terhadap pola penanganannya.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Ia menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik dalam penanganan darurat maupun dalam progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, terjadinya kembali banjir pada 3 Agustus 2026 menjadi catatan penting untuk melihat kebutuhan penanganan secara lebih luas, termasuk kemungkinan penambahan kegiatan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Yopie memastikan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pascabanjir di Kota Padang akan menjadi bahan pembahasan Satgas PRR untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Bagi Pemko Padang, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan kawasan rawan banjir. Terlebih, pengalaman bencana dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa persoalan banjir membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada penanganan darurat.
Melalui pembaruan R3P dan berbagai usulan pengendalian banjir, Fadly Amran ingin memastikan penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir memperkuat infrastruktur, mengendalikan aliran dan sedimen, memperbaiki drainase, sekaligus membangun sistem peringatan dan mitigasi yang lebih modern.
Dengan demikian, setiap kali hujan deras datang, masyarakat Padang tidak lagi hanya menunggu air surut, tetapi memiliki sistem perlindungan yang lebih siap menghadapi risiko bencana.(**)
