Rapat Paripurna Istimewa HUT ke – 81 Tahun Sumbar, Muhidi Ajak Teladani Pendahulu dan Perkuat Pembangunan
Andalaspos,Sumbar – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81, Kamis (1/10/2026), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sumbar.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang Sumatera Barat sekaligus melihat berbagai capaian pembangunan dan tantangan yang masih harus dihadapi daerah ke depan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan peringatan Hari Jadi Sumatera Barat bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menengok kembali perjalanan masa lalu dan keteladanan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bagi daerah.
“Peringatan Hari Jadi mengajak kita untuk menengok sejenak masa lalu. Sumatera Barat hari ini merupakan warisan dari generasi yang lebih dahulu bekerja, para pendiri dan pahlawan bangsa,” kata Muhidi dalam sambutannya.
Menurutnya, Sumatera Barat dibangun melalui kontribusi berbagai elemen masyarakat. Mulai dari ulama, pendidik, pejuang, saudagar, intelektual, ninik mamak, bundo kanduang hingga masyarakat umum yang bersama-sama menyusun perjalanan sejarah daerah.
Ia menegaskan, keteladanan kepemimpinan para pendahulu harus menjadi pijakan bagi generasi saat ini dalam menentukan arah pembangunan Sumatera Barat.
“Masa lalu dengan teladan kepemimpinan itu adalah pondasi kita. Ia menjadi pijakan bagi langkah kita hari ini sekaligus memberi arah bagi perjalanan kita ke masa depan,” ujarnya.
Muhidi juga mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh yang pemikirannya tidak hanya berpengaruh di tingkat daerah, tetapi juga melampaui batas wilayah.
“Sumatera Barat pernah melahirkan banyak tokoh yang pemikirannya melampaui batas daerah. Mereka tidak hanya berbicara tentang kampung halaman, tetapi ikut memikirkan Indonesia dan bahkan dunia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menyampaikan bahwa Sumatera Barat terus mengalami perkembangan dalam berbagai indikator pembangunan.
Ia menyebutkan, salah satu capaian yang patut diapresiasi terlihat dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat telah mencapai 77,27, yang menempatkan Sumbar pada peringkat keenam tertinggi secara nasional.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,27 persen. Adapun Indeks Gini berada pada angka 0,285, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah.
“Capaian itu patut kita syukuri. Namun sesuai dengan semangat untuk terus tumbuh, kita masih menghadapi tantangan,” tegas Muhidi.
Menurutnya, sejumlah pekerjaan rumah masih perlu menjadi perhatian bersama.
Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong agar mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih luas. Di sisi lain, pemerataan pembangunan antarwilayah juga masih perlu diperkuat.
Persoalan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah, lanjutnya, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui kebijakan yang tepat dan terukur.
Karena itu, Muhidi menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri.
“Capaian hari ini bukan titik akhir. Capaian adalah pijakan untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya.
Ia berharap momentum Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dapat memperkuat semangat seluruh elemen daerah untuk melanjutkan pembangunan dengan berpedoman pada keteladanan para pendahulu, sekaligus menjawab tantangan masa depan.
Peringatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan Sumatera Barat yang semakin maju, merata dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka, tetapi harus mampu membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen. Pertumbuhan triwulan II tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 3,70 persen.
Dari sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin Sumbar pada Maret 2026 tercatat 311,14 ribu orang atau 5,27 persen, turun dibandingkan September 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 juga turun menjadi 5,51 persen, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 3,06 juta orang atau meningkat sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Perkembangan positif juga terlihat pada pembangunan manusia. IPM Sumbar tahun 2025 mencapai 77,27, meningkat dari 76,43 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Namun, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumbar juga harus memperhitungkan karakteristik daerah yang memiliki risiko bencana tinggi. Pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumbar pada penghujung 2025 menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan ekonomi dan ketangguhan bencana harus berjalan beriringan.
“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgri), Bima Arya, Duta Besar Palestina dan Duta Besar Belarusia, Gunernur dan Wagub Sumbar, Bupati/Walikota se Sumbar serta para tamu undangan lainnya.(ADV)
